Kupang – Setelah pelaksanaan reviu selama 3 hari, Inspektorat Wilayah V melakukan peninjauan lapangan secara langsung terhadap pelaksanaan konstuksi Gedung bangunan Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Peninjauan lapangan yang didampingi Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang beserta Pengawas Internal, pelaksana sampai pengawas eskternal bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang masih sedang berlangsung. Kegiatan peninjauan yang berlangsung pada Jumat, (20/12) meliputi Gedung bangungan dan blok yang sedang direhabilitasi.
Ma’mum selaku Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang yang turut mendampingi memberikan apresiasi pada reviu yang diberikan oleh tim Inspektorat terkait proyek pelebaran gedung kantor serta renovasi blok hunian deteni. “pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, jadi mari kita saling menjaga integritas dan tugas masing – masing, ungkap Ma’mum.. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap alur pembangunan gedung dan pengelolaan sumber daya dilakukan dengan transparan, efektif, dan efisien, demi mendukung kelancaran tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang.
Kehadiran tim Inspektorat Wilayah V juga melihat sejauh mana progres yang sudah dicapai dalam pembangunan Gedung termasuk kendala atau hambatan yang dialami oleh pelaksana lapangan dalam hal ini pihak Kontraktor dalam proses pembangunan gedung tersebut. Setiap pekerjaan dilakukan sesuai dengan deadline yang telah direncanakan agar dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Faktor terkait dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat dicermati secara keseluruhan oleh Tim pengawas internal dan tim eksternal agar dapat terlaksana sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Harapan kami agar Rumah Detensi Imigrasi Kupang dapat menjadi percontohan positif bagi satuan kerja lainnya dalam proses pembangunan baik pada Gedung kantor maupun blok hunian, ungkap Ma’mum.
Dengan adanya peninjauan lapangan, diharapkan dapat terlihat secara langsung pelaksanaan dan progress yang masih berjalan dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal pasca masa transisi Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
