Kupang – Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kupang, Ma’mum mengikuti Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/01/2024).
Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham NTT ini juga dirangkaikan dengan Pembukaan Supervisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.
Menurut Marciana, predikat WBK/WBBM tidak hanya sekedar penghargaan di atas kertas. Namun harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.
“Jangan sampai ada komplain terhadap pelayanan yang kita berikan. Tidak boleh ada standar ganda dalam pelayanan. Jajaran UPT juga harus bisa menjaga kenyamanan dan kebersihan kantor sebagai tempat untuk memberikan pelayanan publik,” ujarnya Marciana
“Pada tahun 2024 ini, kita berkomitmen untuk menjadikan lingkungan kerja kita sebagai zona integritas, di mana setiap tindakan dan layanan didasarkan pada nilai-nilai yang semakin PASTI dan BerAKHLAK untuk Kementerian Hukum dan HAM yang Berdampak,” Lanjutnya
Marciana juga mengingatkan para Kepala UPT untuk melakukan pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas pada Aplikasi ERB Kemenkumham sesuai dengan periode waktu yang ditentukan. Selain itu, para Kepala UPT diharapkan tetap cermat dalam bekerja, serta terus melakukan pengawasan pengendalian di jajarannya masing-masing.
“Teruslah saling mengingatkan untuk selalu taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Jelas Marciana
Kakanwil juga berpesan agar bisa menjaga netralitas dan integritas sesuai dengan apa yang telah ditandatangani. “Jaga selalu netralitas terutama menjelang Pemilu mendatang, serta jauhi berbagai macam penyimpangan. Ingat bahwa kita sudah menandatangani dengan jelas komitmen dalam bingkai integritas,” pesannya.
